Kebijakan Pemerintah Di Bidang Ekonomi

        Suatu negara yang memiliki pendapatan nasional yang besar menunjukkan bahwa negara tersebut mengalami kemakmuran. Saat ini perekonomian Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih baik. Ini bisa dilihat dari semangkin meningkatnya PDB (Produk Domestik Bruto) indonesia dari tahun ke tahun. Untuk menjaga atau pun memperbaiki dan meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia pemerintah memiliki beberapa kebijakan. Di antaranya adalah Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.

        Kebijakan Moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untukmencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.

        Bank Sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia yang memiliki kebijakan moneter memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No.3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Jumlah uang yang beredar dipengaruhi oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Selain  dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar juga dapat menggunakan BI Rate. BI Rate adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia. Biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnnya BI Rate. Saat BI Rate diturunkan maka suku bunga kredit juga turun sehingga investasi ikut turun.

        Kebijakan Fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

        Contoh dari kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah BLT(Bantuan Langsung Tunai). Banyak orang yang menganggap bahwa BLT hanya bantuan untuk rakyat yang kurang mampu. Sebenarnya tujuan pemerintah memberikan BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka daya beli mereka juga semakin meningkat. Dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. Meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang ada sehingga proses ekonomi di Indonesia akan menjadi lancar.

        Dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan berhasil bila dipikirkan dengan akal sehat. Karena apabila seseorang memiliki pendapatan yang besar maka pengeluarannya akan semakin besar. Sedangkan kebijakan Moneter yang dilakukan Bank Indonesia masih perlu ditingkatkan dikarenakan sering berubahnya harga barang-barang di pasar.